Home > kredit ukm > HIPMI Minta Kredit Macet UKM di Bank BUMN Dihapus

HIPMI Minta Kredit Macet UKM di Bank BUMN Dihapus

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah melakukan penghapusan (write off) terhadap utang-utang pengusaha UKM di bank-bank BUMN. Saat ini total kredit macet (NPL) UKM di bank BUMN berjumlah Rp 85 triliun. “HIPMI merekomendasikan agar utang UKM segera dihapus segera dihapus tagih.

Selama ini bank BUMN hanya bisa menghapus buku (write off), tetapi belum bisa menghapus tagih,” ujar Sekjen HIPMI M Ridwan Mustofa dalam siaran pers, Selasa (13/7/2010). Melalui penghapusan tagih sebesar Rp 2 triliun dengan rata-rata plafon kredit Rp 50 juta/UKM, maka terdapat 6 juta debitor yang akan memperoleh kesempatan dan pendanaan dari bank. Selain itu, Ridwan mengusulkan agar kriteria kredit UKM ditingkatkan dari batas semula yaitu di bawah Rp 5 miliar sesuai PP Nomor 33/2006.

“HIPMI juga mengusulkan agar kriterianya ditingkatkan yakni Rp 5 miliar ke atas hingga batas maksimal kriteria sebagai debitur UKM. Tiap bank memiliki batasan masing-masing yang disebut sebagai debitur UKM,” ujarnya. Ridwan mengatakan peningkatan ini dapat membebaskan UKM lainnya dari kredit bermasalah. Kredit UKM yang dihapus tagih diutamakan bagi yang memiliki usaha produktif dan per 31 Desember 2005 statusnya masih macet. Namun sejak PP itu dikeluarkan, Ridwan menyatakan para bankir bank BUMN masih enggan melakukan hapus tagih. Pasalnya, PP tersebut terganjal hukum yang lebih tinggi yaitu UU No.49 Tahun 1960 yang menyatakan penyelesaian kredit macet tidak dapat dilakukan oleh bank BUMN dan BPD melainkan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Setelah penagihan oleh Kemenkeu, hasilnya dikembalikan kepada BUMN/BUMD bersangkutan.

Ridwan menilai proses penyelesaian tersebut terlalu panjang dibandingkan dengan proses hapus tagih di bank swasta karena hanya memerlukan persetujuan pemegang saham. “Mekanisme penyelesaian kredit macet di DJKN (Ditjen Kekayaan Negara) akan sulit untuk menerapkan harga diskon, seperti lazimnya yang berlaku di swasta karena akan dikaitkan dengan isu penyelamatan uang negara,” ujarnya. Padahal, lanjut Ridwan, bila kredit macet bisa dijual diskon, dapat membantu bisnis bank BUMN dan BPD terutama untuk penguatan modal dan ekspansi.

Di samping itu, akumulasi kredit macet juga menimbulkan excess baggage bagi bank BUMN dan BPD sehingga tidak hanya membatasi pertumbuhan kredit, tetapi juga berdampak negatif terhadap profitabilitas dan modal.

Categories: kredit ukm
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: