15 Program Prioritas 100 Hari Pertama KIB II

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja. Sebanyak 15 program diantaranya dijadikan program prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek.

Ketetapan ini diambil dalam sidang paripurna ke-2 KIB II, Kamis (5/10/2009), usai rapat selama 6 jam yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi di Kantor Presiden.

Berikut 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II dibawah pemerintahan SBY-Boediono.

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.

10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.

12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.

 

sumber: detik.com

Menjadikan Rembug Nasional Tidak Sia-sia

Oleh: FAISAL BASRI

Perekonomian Indonesia sedang mengalami defisit kebijakan. Sudah berbulan-bulan sejak pemilihan presiden tak muncul inisiatif baru yang menghadirkan sentimen positif mendasar. Pemerintahan baru belum juga mengumumkan rencana pembangunan komprehensif dan final. Pernyataan-pernyataan Presiden dan para menteri masih sepenggal-sepenggal dan bersifat normatif. Arah baru pembangunan ekonomi untuk lima tahun mendatang masih samar-samar, juga program 100 hari yang dijanjikan. Atau memang tak ada yang baru? Ada kesan seperti itu.

Pemerintahan baru diharapkan menghilangkan kesan bahwa lima tahun ke depan sekadar kelanjutan dari lima tahun silam. Kalau kesan tersebut tak segera sirna, asa untuk menggapai masa depan yang lebih menjanjikan bakal mulai terkikis.

Kita berharap Rembuk Nasional, 29-30 Oktober lalu, bisa menjadi momentum untuk menghadirkan harapan baru. Di forum itu, berbagai kalangan menyampaikan masukan terinci, meliputi: kendala dan harapan, saran tindakan, serta target waktu. Ada yang baru, banyak pula ”lagu” lama disuarakan, tetapi tak kunjung ditangani tuntas.

Pemerintah, lewat Menteri Koordinator Perekonomian, berjanji akan habis-habisan membenahi sektor riil untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan mengikis kemiskinan. Kuncinya terletak pada langkah-langkah merevitalisasikan sektor pertanian dan industri manufaktur. Persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan menjadi perintang utama seperti infrastruktur dan energi akan segera ditangani. Sektor transportasi juga akan segera dibenahi.

Kepedulian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengemuka. Muncul kesadaran baru bahwa UMKM yang menggelembung pascakrisis bukanlah perkembangan yang sehat. Fenomena ini lebih dipicu kemandekan sektor formal. Jadi, merupakan ekses, bukan by design untuk memperoleh hasil menggembirakan karena struktur yang didominasi sektor informal sangat rapuh dan tak akan menghadirkan peningkatan kesejahteraan yang merata.

Sudah barang tentu tak semua usulan bisa ditindaklanjuti. Sejumlah usulan saling bertolak belakang. Setiap pihak punya kepentingan yang berbeda. Adalah tugas pemerintah untuk merekonsiliasikan usulan-usulan yang berbeda, yang bermuara pada kebijakan-kebijakan konkret yang memberikan net social benefits terbesar bagi perekonomian dan rakyat banyak.

Janji-janji pemerintah sudah ditumpahkan pada forum itu. Para menteri lebih banyak mendengarkan langsung keluh kesah peserta. Tinggal kita tunggu bagaimana tanggapan konkret pemerintah.

Terukur

Tiba saatnya pemerintah untuk mengumumkan rencana aksi dan target pencapaian yang terukur. Kita akan kecewa kalau pemerintah pada akhirnya mengumumkan bahwa target pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen baru tercapai pada tahun 2014 sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian pada sidang pleno hari pertama Rembuk Nasional.

Modal dasar yang terhimpun lebih dari cukup, termasuk optimisme sebagaimana tecermin dari ribuan peserta yang menghadiri Rembuk Nasional. Pemerintah pun kerap mengklaim bahwa fondasi perekonomian cukup kokoh. Optimisme masyarakat dan pelaku usaha jangan sampai redup karena pemerintah lebih sering menekan pedal rem. Kecuali kalau memang slogan ”lanjutkan” yang lebih diusung tinggi-tinggi.

Ada preseden ke arah sana. Misalnya, kalau tuntutan revitalisasi industri manufaktur diwujudkan sekadar dengan menggelontorkan triliunan rupiah dana APBN untuk membenahi pabrik-pabrik yang tidak efisien, bukan dengan proyek revitalisasi pabrik, seperti pabrik semen, pabrik gula, pabrik pupuk, ataupun pabrik tekstil. Program dalam bentuk demikian hanya akan menghamburkan uang rakyat tanpa jejak. Itu namanya business as usual atau sebatas ”lanjutkan” sebagai slogan.

Meminjam istilah Ari Kuncoro, akademisi yang menjadi pemicu diskusi di sidang komisi industri dan kasa pada Rembuk Nasional, pengembangan industri tidak melulu sektoral, melainkan ada nuansa aglomerasi, geografis, masyarakat, dan technology spillover. Untuk mewujudkannya, pembenahan kerangka kelembagaan menjadi prioritas. Struktur insentif harus dirombak.

Yang kita butuhkan adalah pembaruan dan perubahan cara pikir. Konsep-konsep yang sudah usang harus diperbarui. Arsitektur Perbankan Indonesia nyata-nyata telah menggiring perbankan kita menuju sosok investment bank, yang bisa meraup laba semakin tinggi tanpa harus meningkatkan penyaluran kredit. Forum Rembuk Nasional menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk menumbuhkembangkan mekanisme dan skema pembiayaan yang bisa menjawab tantangan kini dan masa depan.

Sebaik apa pun program ekonomi yang bakal diumumkan pemerintah akan berada di awang-awang tanpa dinaungi payung penguatan suprastruktur, berupa: lingkungan sosial politik yang kondusif serta penguatan kerangka kelembagaan dan struktur pasar. Roadmap Pembangunan Ekonomi 2010-2014 yang disusun oleh Kadin Indonesia juga mencantumkan hal ini.

Dalam konteks ini, respons pemerintah yang keliru dalam menangani kasus penahanan Bibit-Chandra bisa membuyarkan kerja keras pemerintah dan harapan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat luas yang menyeruak bagaikan meteor mencerminkan suara kebenaran. Pengatasnamaan menghormati hukum sebatas prosedur formal, yang belum tentu benar pula, jika mencederai rasa keadilan masyarakat, sepatutnya dihentikan. Legitimasi politik bisa serta-merta melorot tanpa legitimasi moral.

 

Sumber: KOMPAS.COM